Suara Dan Surat Suara

SUARA, SURAT SUARA DAN PEMILIHAN UMUM

Dalam Proses Pemilihan Umum, Hal Yang Tidak Dapat Disepelekan Adalah Bagaimana Memaksimalkan Suara Yang Dalam Perjalanan Banyak Intimidasi Yang Sering Menyertainya, Terlebih Lagi Dengan Minimnya Pengetahuan Akan Perlindungan Hukum Terhadap Suara Tersebut. Berikut Ini Adalah Kutipan Undang – Undang No 12 Tahun 2008, Sebagai Perubahan Atas Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 115

  1. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Mengenai Diri Sendiri Atau Diri Orang Lain Tentang Suatu Hal Yang Diperlukan Untuk Pengisian Daftar Pemilih, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 3 (Tiga) Bulan Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
  2. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya Dan Orang Yang Kehilangan Hak Pilihnya Tersebut Mengadukan, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 12 (Dua Belas) Bulan Dan Paling Lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
  3. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memalsukan Surat Yang Menurut Suatu Aturan Dalam Undang-Undang Ini Diperlukan Untuk Menjalankan Suatu Perbuatan Dengan Maksud Untuk Digunakan Sendiri Atau Orang Lain Sebagai Seolah-Olah Surat Sah Atau Tidak Dipalsukan, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Paling Lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
  4. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Dan Mengetahui Bahwa Suatu Surat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Adalah Tidak Sah Atau Dipalsukan, Menggunakannya, Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakannya Sebagai Surat Sah, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Paling Lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
  5. Setiap Orang Yang Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekuasaan Yang Ada Padanya Saat Pendaftaran Pemilih Menghalang-Halangi Seseorang Untuk Terdaftar Sebagai Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Ini, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 12 (Dua Belas) Bulan Dan Paling Lama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
  6. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Atau Menggunakan Surat Palsu Seolah-Olah Sebagai Surat Yang Sah Tentang Suatu Hal Yang Diperlukan Bagi Persyaratan Untuk Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Paling Lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
  7. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Atau Menggunakan Identitas Diri Palsu Untuk Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 12 (Dua Belas) Bulan Dan Paling Lama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
  8. Anggota Pps, Anggota Ppk, Anggota Kpu Kabupaten/Kota, Dan Anggota Kpu Provinsi Yang Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Ini, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Paling Lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
  9. Anggota Pps, Anggota Ppk, Anggota Kpu Kabupaten/Kota, Dan Anggota Kpu Provinsi Yang Dengan Sengaja Tidak Melakukan Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Calon Perseorangan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Ini, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan Dan Paling Lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan Dan Denda Paling Sedikit Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

2 responses to this post.

  1. Lovely tajam posting. Tidak pernah berpikir bahwa itu adalah ini mudah. Extolment untuk Anda!.

    Balas

    • Jangan Marah Kelamaan Ngeliatin Comment Terbaru ..
      Banyak Kesibukan Belakangan Ini Soalnya ..

      Butuh Sesuatu Yang Baru Bagi Pembaharuan Tentunya Bung FX ..
      Keras Ga Selamanya Harus Cadas Kan ? he he he

      Salam Kompak Selalu Buat Bung FX

      Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: